23.6 C
Díli
Sexta-feira, Julho 12, 2024
No menu items!
spot_img

Dari Quo Status Menuju Status Quo: Pembusukan Demokrasi Dan Peremukan Bumi Pertiwi

Dari Quo Status Menuju Status Quo: Pembusukan Demokrasi Dan Peremukan Bumi Pertiwi

“Rakyat Pejuang Tetap Miskin, Pendosa Tetap Berkuasa, Oportunis Menikmati”

From    : Norberto G. Cardoso

E-mail  : norbertogusmo1991@mail.ugm.ac.id

Pengantar

Dalam perjalanan politik dan sosial masyarakat Timor-Leste, kita sering menyaksikan transformasi yang menggugah, tetapi terkadang menyakitkan. Dari perubahan yang membawa harapan dan kemajuan hingga kemunduran yang mengancam pembusukan demokrasi dan peremukan Bumi Pertiwi. Dari Quo Status Menuju Status Quo: Pembusukan Demokrasi dan Peremukan Bumi Pertiwi mencerminkan perjalanan kompleks dan meresahkan yang dialami masyarakat Timor-Leste saat ini. Ini adalah narasi bagaimana idealisme dan semangat perubahan bisa terkikis oleh kekuatan triumvirat yang ingin mempertahankan Status Quo dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Para triumvirat pascakemerdekaan dulunya adalah pedagog dan protector of state, tetapi kini mereka menjadi predator of state, demagog, dan narsisis yang despotik karena nafsu dan ambisi untuk berkuasa.

Bumi pertiwi sedang menyelami dinamika politik dan sosial yang menyertai transisi menuju stagnasi, serta konsekuensi tragisnya terhadap demokrasi dan kedaulatan negara Timor-Leste. Kemunduran demokrasi tidak hanya merugikan di tataran politik, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu, kehancuran Bumi Pertiwi mencerminkan kerentanan yang disebabkan oleh ambisi dan nafsu tak terbatas dari triumvirat. Mari kita melihat lebih dekat situasi ini dan mencoba menjadikan perubahan menuju kemajuan sebagai sebuah langkah penting, sambil memperingatkan bahaya stagnasi dan kehancuran yang mengintai perjalanan demokrasi Timor-Leste. Dengan memahami dinamika dan perubahan yang terjadi, saya berharap dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut, memperkuat landasan demokrasi dan melestarikan Bumi Pertiwi untuk generasi mendatang.

Demokrasi tanpa demos: triumvirat despot, oportunis menikmati

Timor-Leste adalah negara republik demokratis sebagaimana didefinisikan dalam CDRDTL, Art. 1 (1) A República Democrática de Timor-Leste é um Estado de direito democrático, soberano, independente e unitário, baseado na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana. Pasal ini merupakan “DWISILA” (vontade popular e Respeito pela dignidade da pessoa humana) yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari berdirinya Republik Demokratik Timor-Leste dan menjadi landasan bagi perkembangannya sebagai negara yang demokratis dan adil.Timor-Leste adalah negara hukum, sesuai ketentuan CDRDTL, Art. 2 (2) O Estado subordina-se à Constituição e às leis, ini adalah prinsip dasar negara demokratis. Artinya, pemerintah harus menjalankan kekuasaannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh Konstitusi dan undang-undang. Segala tindakan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan batasan hukum yang telah ditetapkan. Pasal ini menetapkan supremasi hukum adalah dasar untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, tunduk pada aturan yang sama dan bahwa hak-hak dan kebebasan individu dilindungi dan dihormati. Prinsip demokrasi adalah tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pemerintah, dan setiap orang harus diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum (bdk, CDRDTL, Art. 16 {1-2}). Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam sistem demokrasi, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setelah kemerdekaan, sistem administrasi Timor-Leste dikelola oleh UNTAET dengan konsep demokrasi pluralistik dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Konseptualisasi bentuk demokrasi pascakolonial berupaya menghindari perebutan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh banyak individu atau kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan dan ingin berkuasa. Cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan bukan dengan menghancurkannya melainkan membaginya menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Sibly, 2015: 271).

Implementasi sistem demokrasi di Timor-Leste seringkali gagal sebab sejumlah hambatan dan tantangan, khususnya paternalisme politik triumvirat dan interferensi penguasa informal despotik. Oleh sebab itu, demokrasi tercipta tanpa demos, sehingga demokrasi hanya sebatas wacana dan sistem pemerintahan yang dibangun adalah despotisme. Despotisme menurut Montesquieu (2015: 58-59) adalah suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada keinginan (nafsu) dan ketakutan yang paling mendasar. Prinsip dasar despotisme adalah tidak ada sistem hukum dan hanya kelas politik tertentu yang memutuskan dan semua orang harus patuh tanpa terkecuali. Sekalipun ada undang-undang, undang-undang ini hanya berlaku tajam ke bawah bagi masyarakat kecil, dan tumpul ke atas. Alasan berkembangnya despotisme di Timor-Leste adalah ketakutan dan kegelisahan dari triumvirat, dimana mereka ingin mengambil alih kekuasaan dan ketakutan akan diambil alih oleh generasi baru. Konteks sejarah perjuangan kemerdekaan mereka dijadikan klaim kebenaran dan kekuatan bahwa negara adalah milik kami (le pays, c’est nous) (Cardoso, 2023: 8).

Setelah 22 tahun berdirinya negara ini, cita-cita kemerdekaan dan prinsip demokrasi yang terukir di Preâmbulo masih belum terwujud karena rezim triumvirat menggunakan sistem aristokrasi dan patriarki untuk menguasai dan menaklukkan segala kekuasaan. Kemudian menjadikan negeri ini sebagai ladang bisnis mereka. Selain itu, sistem aristokrasi dan patriarki tidak hanya mendominasi institusi politik dan negara, tetapi juga institusi akademis. Misalnya, hanya orang-orang yang termasuk golongan tertentu saja yang berkesempatan masuk perguruan tinggi negeri (universitas aristokrat) (Cadoso, 2023: 61). Cita-cita membangun demokrasi telah hilang, dan demokrasi terpapar penyakit yang disebabkan oleh rezim triumvirat yang duluhnya adalah protector of state, dan kini menjadi predator of state. Penyakit yang menghancurkan demokrasi Timor-Leste adalah Status Quo, yang membawah wabah demagogi dan narsisme politik. Demagogi politik menghambat demokrasi karena triumvirat selalu selalu berjuang untuk menggembleng dan mendorong naluri masyarakat menjadi “us versus them” untuk tujuan tertentu. Di sisi lain, narsisme politik semakin berkembang dan menekankan bahwa negara adalah milik kami. Kedua epidemi ini menyebabkan kemunduran demokrasi dan hancurnya Bumi Pertiwi. Hal inilah yang membuat masyarakat alergi terhadap politik dan memandang politik hanya sekedar pencitraan. Akibat wabah narsisme politik, rakyat pejuang tetap miskin, triumvir masih tetap berkuasa, dan kaum oportunis terus menikmati hasil kemerdekaan. Para oportunis menikmati kemerdekaan, ini adalah kesalahan triumvir yang membanun rekonsiliasi tanpa pengadilan (Cardoso, 2023: 61).

Masyarakat Timor-Leste sudah kehilangan kepercayaan terhadap institusi-institusi politik dan percaya bahwa partisipasi mereka tidak akan mengubah apa pun. Elit politik semakin banyak memanipulasi proses politik untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga menghambat partisipasi publik yang berarti. Hegemoni elite politik memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari Quo Status menuju Status Quo. Masyarakat menjadi terpinggirkan dan termarjinalkan di tanah airnya sendiri. Hal inilah yang menjadi landasan munculnya demokrasi tanpa demos, karena sebagaimana dikatakan Rancière, masyarakat merupakan bagian yang tidak lagi mendapat tempat dalam tatanan sosial yang dominan (Indiyastutik, 2016: 154). Rancière berpendapat bahwa negara demokrasi tanpa demos adalah negara yang berada di ambang kehancuran sebab tanpa demos, kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok, sehingga dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi tanpa partisipasi aktif dari demos cenderung terdistorsi dan tidak efektif dalam mencapai apa yang disebut sebagai tujuan demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif demos merupakan pilar utama sistem demokrasi yang sehat dan efektif (Indiyastutik, 2016). Rancière juga menyatakan bahwa demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan, cara hidup, atau tatanan sosial yang dominan. Demokrasi adalah tindakan politik yang diambil oleh masyarakat demokratis untuk membenarkan atau memperjuangkan kesetaraan dalam tatanan sosial yang dominan. Politik itu sendiri adalah demokrasi. Demokrasi bukanlah tujuan akhir, suatu kondisi surgawi yang yang menjunjung tinggi dan mewujudkan kesetaraan bagi semua orang di segala zaman (Indiyastutik, 2016: 164).

Quo Status Menuju Status Quo

Salah satu ciri demokrasi tanpa demos adalah peralihan dari Quo Status menuju Status Quo. Politik Status Quo dalam konteks demokrasi mengacu pada situasi di mana tidak ada perubahan signifikan dalam struktur politik, proses pengambilan keputusan, atau kebijakan pemerintah. Politik Status Quo sendiri merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki (Berita Terbaru, 2022). Sistem politik yang saat ini berkembang di Timor-Leste adalah politik Quo Status menuju Status Quo. Elit politik menggunakan JURUS AJI MUMPUNG, mumpung partai politiknya menang dan mengambil alih kekuasaan, sehingga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari Quo Status di masyarakat. Kenyataannya, politik Status Quo berkembang dari politik dinasti yang dibangun oleh masing-masing partai politik. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu guna memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Politik dinasti merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi yang memilih pemimpinnya adalah rakyat dan bukan sebaliknya elite politik yang memilih dirinya sendiri (Susanti, 2018: 113-114). Politik dinasti inilah yang membusukkan demokrasi dan menghancurkan Bumi Pertiwi, sebab sistem politik ini rakus akan kekuasaan dan hanya segelintir kelompok elit yang memegang kekuasaan. Salah satu ciri politik dinasti adalah tidak ada kelompok atau warna kulit lain yang berkuasa kecuali satu. Akibatnya, orang kulit berwarna lainnya yang sebelumnya bekerja dikeluarkan dari posisi dan pekerjaan mereka. Kemudian, sistem yang dibuat oleh kelompok dominan lain juga ikut dibongkar dan dihapuskan, sehingga tidak mungkin lagi dilanjutkan. Seperti Menteri Pendidikan Timor-Leste, berdasarkan pemberitaan TATOLI tanggal 30 November 2023, terdapat 1.500 guru honorer yang diberhentikan (Tatoli, 2023). Politik dinasti menciptakan Status Quo yang hanya menguntungkan kelompok tertentu yang sudah mempunyai kekuasaan dan sumber daya. Mereka memanfaatkan politik Status Quo untuk mempertahankan posisi dan keuntungan mereka tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.

Politik dinasti yang menciptakan Status Quo lahir dari triumvirat yang dulunya merupakan protector of satate, kini menjadi predator of State. Predator of State mempertahankan Status Quo dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan, seperti lei penão vitalícia. Demi pensão vitalícia mereka menjual harkat dan martabat masyarakat demokratis, bangsa dan negara. Triumvirat yang sudah mendominasi atau mengendalikan struktur politik dan pemerintahan mungkin ingin mempertahankan Status Quo untuk memastikan keberlangsungan kekuasaan mereka. Kini demokrasi semakin kacau, tidak ada yang bisa memberikan SATIRE. Demos yang merupakan SATIRE demokrasi kini dibungkamkan oleh triumvirat depostik. Rancière berpendapat bahwa dalam demokrasi, hanya demos yang dapat memberikan SATIRE pada pihak-pihak yang mempertahankan kekuasaan demi mempertahankan Status Quo. Demos merupakan agen aktif yang mempunyai kendali terhadap pelaksanaan prinsip demokrasi (Susanti, 2018: 138-139). Di Timor-Leste sudah tidak ada lagi demos dan bahkan mereka yang diberi wewenang menjadi wakil demos, yaitu anggota parlemen, kini mempelajari JUTSU, sehingga berubah menjadi tikus-tikus berdasi. Parlemen Nasional yang berperan mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi pemerintahan, dan menjalankan fungsi penting dalam sistem politik, kini menjadi sarang politik dinasti dan korupsi. Dalam demokrasi, jika tidak ada demos dan masing-masing kelas politik berjuang mempertahankan Status Quo, maka akan terjadi stagnasi dan kesenjangan. Akhirnya berujung pada kemerosotan demokrasi dan hancurnya Bumi Pertiwi. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, penting untuk membangun sistem politik yang mendorong perubahan positif, partisipasi aktif demos, dan akuntabilitas pemerintah terhadap kepentingan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Pembusukan Demokrasi dan Peremukan Bumi Pertiwi

Pembusukan demokrasi diawali dengan kemerosotan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, keadilan, kebenaran, dan proses pemilu yang adil dan bertahap, terkikis oleh despot, korupsi, dan oknum politisi. Demokrasi dan hukum di Timor-Leste hanya bersifat retorika dan utopis, tetapi pada kenyataannya merupakan sistem despotisme. Emilia Pires terlibat korupsi dan pencucian uang yang melibatkan suaminya. Meski kasus ini sudah mendapat putusan pengadilan, tetapi hingga saat ini belum ada pelaku yang ditahan (Tribunal Distrital de Dili, 2020). Hakim mengeluarkan putusan, tetapi pelaku korupsi tetap hidup bebas bahkan diberi jabatan. Ini adalah sistem despotisme yang hukumnya lebih tanjam ke bawah, tetapi sangat tumpul dan blak-blakan di ke atas. Selama triumvirat dan penguasa informal masih ada, lembaga peradilan tidak akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. Mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan selama masih berada di bawah perlindungan triumvirat mereka tetap aman. Seperti yang dikutip media online STL NEWS pada 16 Februari 2023, Longuinhos Monteiro menyembunyikan senjata. DECRETO-LEI N.º 30 /2014 de 29 de Outubro menyatakan tidak diperbolehkan menyimpang dan menggunakan senjata apapun, kecuali PNTL dan F-FDTL. Hingga saat ini, pengadilan masih bungkam dan belum mengambil tindakan apa pun atas kasus tersebut. Seluruh barang bukti disita polisi, tetapi pengadilan tidak memproses laporan tersebut. Malah pelakunya diberikan jabatan di pemerintahan (STL NEWS, 2023). Dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi dan peradilan tidak berpengaruh dan hanya sekedar omong kosong selama ada triumvirat. Sistem pemerintahan yang sebenarnya diterapkan adalah despotisme (Cardoso, 2023: 103).

Peremukan Bumi Pertiwi, yang merupakan akibat dari narsisme politik dan demogogi yang kronis di Timor-Leste sehingga prinsip-prinsip demokrasi mulai melemah atau terkikis. Akibatnya, demokrasi runtuh dan rakyat kehilangan kendali atas pemerintahannya, serta menghadapi penindasan politik atau penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik. Demagogi politik menciptakan perpecahan us versus them, yang membagi masyarakat menjadi kami dan mereka untuk memperkuat solidaritas partisan dan membangun musuh bersama. Salah satu demagognya adalah us versus them dengan memperkuat isu-isu arte marciais dan mengalihkan perhatian demos pada hal-hal substansial dalam demokrasi. Ketika demos teralienasi, elit politik menggunakan strategi narsisme politik untuk lebih mudah mempertahankan Status Quo dan menjadi penyelamat dadakan. Elit politik cenderung memiliki pandangan yang sangat tinggi terhadap diri mereka sendiri, memandang diri mereka sebagai pemimpin yang tiada taranya, bahkan penyelamat. Menurut apa yang mereka katakan, mereka adalah penyelamat, tetapi kenyataannya mereka adalah ASMODEUS, yaitu iblis yang memiliki nafsu tinggi untuk mengambil alih kekuasaan dan mempertahankan Status Quo. Pemimpin ASMODEUS dan narsis tidak memedulikan kebutuhan orang lain dan memandang orang lain sebagai alat untuk mencapai kepentingan dan keinginannya sendiri. Mereka sangat sensitif terhadap kritik dan tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Mereka sering kali menyerang dan bereaksi keras bahkan terhadap kritik yang membangun. Mereka cenderung mengambil keputusan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tetapi mengutamakan keinginan dan kepentingan pribadi. Seperti Menteri Pendidikan yang menggunakan hasrat kekuasaannya memecat 1.500 guru honorer (Tatoli, 2023).

Belakangan ini, politisi narsis dan demagog memanipulasi arte marciais sebagai batu loncatan untuk menutupi semua kegagalan mereka dalam memerangi kesenjangan, ketidakadilan, atau masalah sosial lainnya. Mereka menggunakan politik narsistik dan demagogis untuk mengeksploitasi situasi dengan semakin memecah belah masyarakat, menyalahkan kelompok tertentu atas permasalahan yang ada, dan menawarkan narasi sederhana tentang bagaimana mereka akan memperbaiki keadaan. Mereka sering kali muncul dalam situasi ketidakpuasan dan kekacauan sosial dan dapat mengeksploitasi situasi tersebut untuk mendapatkan kekuasaan dan memcari perhatian masyarakat.

Revolusi radikal…? Rethinking? Atau Patriotisme konstitusional? 

Menilik beberapa permasalahan besar yang disebutkan di atas, maka Timor-Leste secara keseluruhan memerlukan revolusi radikal, baik secara mental maupun intelektual, dalam segala aspek, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Perlu juga dilakukan pembaharuan pembangunan dan inovasi sistem pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara utuh dan tepat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, khususnya keadilan, hak, kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Untuk memperbaiki demokrasi dan tanah air kita yang sedang runtuh, penting untuk meningkatkan partisipasi demos dalam proses politik, memastikan akses yang adil dan merata terhadap proses politik, meningkatkan pendidikan politik dan mengurangi kesenjangan dalam pengaruh politik. Hal ini dapat dicapai melalui reformasi kebijakan, pendidikan publik dan penciptaan mekanisme keterlibatan yang lebih terbuka dan responsif. Demos adalah kunci untuk memahami demokrasi yang inklusif dan adil. Hanya demos yang bisa menghadirkan SATIRE bagi pemimpin despotik. Hal ini memerlukan pengakuan terhadap keberagaman suara dan cara pandang dalam masyarakat, serta pengakuan terhadap hak-hak politik seluruh warga negara (Indiyastutik, 2016: 132). Revolusi harus membawah demokrasi yang radikal dan inklusif dimana setiap orang diakui sebagai subjek politik yang setara dan mempunyai hak yang sama dalam kehidupan politik. Hal ini memerlukan perubahan struktural dalam masyarakat yang menghasilkan kesetaraan, kebebasan dan partisipasi politik yang lebih besar bagi semua individu.

Upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan nasional tidaklah mudah dan tidak dapat dicapai dengan serta-merta. Timor-Leste berupaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan membangun budaya demokrasi pluralistik melalui langkah-langkah konstitusional, termasuk penerapan pemisahan kekuasaan. Namun, konstitusi dan institusi pemerintahan masih sangat lemah. Upaya membangun budaya demokrasi tidak boleh hanya dilihat secara konseptual dan dilaksanakan hanya di dalam lembaga negara, seperti yang dilakukan pemerintah Timor-Leste saat ini. Demokrasi harus dilaksanakan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, damai, sejahtera, mengentaskan kemiskinan masyarakat dan melindungi hak dan kebebasan. Kemudian, menyediakan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang adil (Braithwaite dkk, 2012: 305).

Revolusi radikal, rethinking, atau patriotisme konstitusional sangat diperlukan untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Sudah waktunya bagi Timor-Leste untuk melakukan perubahan mendasar terhadap konstitusi dan sistem pemerintahannya, sehingga cita-cita kemerdekaan dapat terwujud. Timor-Leste harus benar-benar mengkonsep ulang sistem politik dan pemerintahannya dengan membangun konsensus nasional dalam semangat patriotisme konstitusional. Revolusi diperlukan, bukan reformasi atau perombakan (remodelacão), agar terjadi perubahan besar dan mendasar dalam struktur politik, sosial atau ekonomi suatu masyarakat. Belajar dari revolusi yang terjadi di Tiongkok pada tahun 1949, yang menyebabkan terjadinya transformasi mendasar pada struktur politik, sosial, dan ekonomi negara tersebut serta berdampak jangka panjang dan kini menjadi negara yang sangat maju (Utomo, 2017: 66). Revolusi mendasar harus menciptakan perubahan besar dalam struktur sosial untuk menggulingkan triumvirat despotik yang berperilaku narsistik dan demagogik, menghilangkan sistem kelas, dan politik dinasti kita. Perlu memperkuat konstitusi dan sistem peradilan yang independen dan efektif. Memperkuat partisipasi masyarakat untuk mengurangi konflik yang berkepanjangan dan menghubungkan warga satu sama lain dan dengan negara, sehingga membangun kembali rasa tanggung jawab bersama terhadap negara (Brady, 2006: 32).

Patriotisme konstitusional menjadi landasan konsensus nasional untuk membangun budaya demokrasi pluralistik dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Patriotisme konstitusional merupakan cara terbaik untuk membangun kesadaran nasional berdasarkan prinsip demokrasi dan konstitusional. Kesadaran nasional adalah landasan identitas kolektif dan ekspresi patriotisme konstitusional. Negara-negara di era demokrasi modern tidak cukup hanya berpegang teguh pada patriotisme dan nasionalisme, mereka harus melangkah lebih jauh, sebagaimana dijelaskan Habermas, bahwa negara-negara di era modern harus memiliki patriotisme konstitusional, merupakan landasan konstitusional identitas pasca-nasional. Hanya patriotisme konstitusional yang dapat menciptakan konsensus, persatuan, dan solidaritas nasional (Galarreta, 2023: 4). Konsensus nasional yang diharapkan dalam revolusi radikal bukanlah konsensus Maubisse I dan II, yang merupakan konsensus politik triumvirat. Konsensus yang diharapkan adalah konsensus nasional yang bersumber dari rasa jati diri dan patriotisme konstitusional. Kecintaan terhadap tanah air bukan hanya soal simbolisme nasional atau dukungan tanpa syarat kepada pemerintah, tetapi juga komitmen terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan masyarakat yang adil dan demokratis. Hal ini mencakup partisipasi aktif dalam proses politik, menghormati hak dan kewajiban masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Patriotisme konstitusional harus dibangun melalui kesadaran kewarganegaraan, dibentuk melalui proses psiko-pedagogis sepanjang tumbuh kembang anak. Ketika beranjak dewasa, negara harus menanamkan prinsip moral politik dan rasa konsensus nasional agar anak sadar dan bertanggung jawab. Anak-anak bangsa Timor-Leste suatu saat akan memiliki patriotisme konstitusional dan keberanian berkorban demi kebaikan bangsa dan kepentingannya. Berkat cinta Tanah Air, anak bangsa dapat ikut serta dalam perjuangan melawan ketidakadilan, korupsi, kolusi dan nepotisme (Macopa, 2023: 100).

Kesimpulan

Penyebab merosotnya demokrasi dan hancurnya bumi pertiwi adalah triumvirat despotik yang berperilaku demagogis dan narsistik. Akibatnya, para rakyat pejuang tetap miskin, para pendosa (triumvirat despotik) tetap berkuasa, dan kaum oportunis menikmati kemerdekaan. Urgensi dan dampak negatif dari merosotnya demokrasi dan hancurnya Bumi Pertiwi memerlukan upaya kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan perubahan menuju masa depan yang lebih berkesinambungan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Revolusi radikal harus dilakukan untuk menghilangkan politik narsisme dan demagogi dari triumvirat. Perubahan sistem politik harus dilakukan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, damai, dan sejahtera, serta mengentaskan kemiskinan masyarakat, melindungi hak dan kebebasannya, kemudian memberikan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Revolusi mendasar dalam sistem politik dan hukum diperlukan untuk menghilangkan paternalisme triumvirat dan interferensi penguasa informa guna meningkatkan independensi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga setiap individu atau organisasi dapat menjalankan fungsinya tanpa campur tangan lembaga atau pihak lain. Revolusi radikal harus harus lahir dari hati nurani jati diri dan patriotisme konstitusional. Dengan merosotnya demokrasi dan hancurnya Bumi Pertiwi, diharapkan masyarakat semakin sadar dan memahami realitas politik, karena munculnya konflik kekuasaan menyebabkan ketidakstabilan. Saya berharap triumvirat menyadari bahwa kini bukan lagi saatnya menjalankan negara hanya berdasarkan politik identitas veteran dan politik patriarki. Timor-Leste membutuhkan pemimpin visioner dengan integritas pribadi yang tinggi dan menganut prinsip pluralisme demokratis.

Referensi

Brady, C., Timberman, G.D., 2006. The Crisis in Timor- Leste: Causes, Consequences and Options for Conflict Management and Mitigation. A Rep. USAID Timor-Leste Based a Jt. Usaid-Ausaid Confl. Vulnerability Assess.

Braithwaite, J., Charlesworth, H., Soares, A. 2012. Transitional Social and Economic Development. Networked Gov. Free. Tyranny Peace Timor-Leste, 2012 11, 234–262. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/j.ctt24h2jz.18.

Cardoso, Norberto G. 2023. Implementasi Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Timor-Leste: Tinjauan Filsafat Politik Trias Politica Montesquieu. Tesis yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal 23 November 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat.

Constituição da República Democrática de Timor-Leste, aprovada pela Assembleia Constituinte em 22 de Março de 2002.

Galarreta, F.R. 2023. O conceito de Patriotismo Constitucional em Jürgen Habermas: Uma Análise Crítico. Rev. da Fac. Direito da Univ. Fed. Uberlândia 51, 3–16. https://doi.org/10.14393/RFADIR-51.1.2023.70322.3-16.

https://kumparan.com/berita-terkini/memahami-arti-status-quo-istilah-dalam-ilmu-sosial-dan-politik-1yWxnYJsqnn/3

https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2014/traducao/DECRETO_LEI_No_30_2014.pdf

Indiyastutik, S., 2016. Demokrasi Radikal Menurut Jacques Rancière. Diskurs. – J. Filsafat Dan Teol. Stf Driyarkara 15, 130. https://doi.org/10.26551/diskursus.v15i2.9

Macopa, J.P. 2023. A Tripartição de Poderes em Charles de Montesquieu Como Mecanismo para a Consolidação da Democracia. Polymatheia – Rev. Filos. [S. l.], v. 16, n. 1, Univ. Pedagógica Maputor – Moçambique Volume 16, 88–108.

Montesquieu. 2015. The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik. Pengantar: Davip Wallace Carrithers, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Sibly, H. 2015. Closing Illegitimate Opportunities by Separating Powers. ANU Press 15, 83–91. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/j.ctv2bks5gq.11 JSTOR.

Sibly, H. 2015. Closing Illegitimate Opportunities by Separating Powers. ANU Press 15, 83–91. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/j.ctv2bks5gq.11 JSTOR.

Susanti, M.H., 2018. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. J. Gov. Civ. Soc. 1, 111. https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440

Tribunal Distrital de Dili. 2022. TDD Condenou Emília Pires e Madalena Hanjam a Penas de Prisão Efetivas, https://pt.tatoli.tl/2022/10/07/tdd-condena-emilia-pires-e-madalena-hanjam-a-penas-de-prisao-efetivas/. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Utomo, S.P., 2017. Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965. Indonesia. Perspect. 2, 65. https://doi.org/10.14710/ip.v2i1.15539

Related Articles

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Stay Connected

4,600FãsCurtir
27SeguidoresSeguir
5,060InscritosInscrever

Latest Articles